PDIP Tegaskan Sikap Politik Ditentukan Internal, Bukan Desakan PKB

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang meminta PDIP mempertegas posisi politik terhadap pemerintahan. Deddy menegaskan bahwa sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme internal partai, bukan berdasarkan desakan dari pihak luar.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6). Menurut Deddy, keputusan politik PDIP ditetapkan melalui forum-forum resmi seperti Kongres, Rakernas, dan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" ujarnya.

Deddy menegaskan bahwa posisi PDIP saat ini sudah jelas, yaitu berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan. Peran ini diperlukan karena mayoritas kursi DPR saat ini dikuasai oleh partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan. "Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" kata Deddy.

Deddy juga mengkritik penggunaan istilah "oposisi" yang dilontarkan Jazilul. Menurut Deddy, terminologi tersebut lebih dikenal dalam sistem parlementer, sementara Indonesia menganut sistem presidensial. "Selain itu, mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari 2 (kubu) partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan," ujarnya.

Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, lanjut Deddy, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR, bukan melalui oposisi formal sebagaimana dalam sistem parlementer. "Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian," katanya.

Deddy mempertanyakan alasan di balik pernyataan Jazilul yang meminta PDIP memperjelas posisinya. "Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?" ucap Deddy. Sebelumnya, Jazilul Fawaid meminta PDIP mengambil sikap politik yang lebih tegas, dengan mengatakan, "Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu."